Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Indonesia Bersatu II
pada pertengahan bulan Januari lalu, muncul rasa penasaran dan tanda
tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, apakah saya
bisa mengemban tugas dan amanah tersebut. Apalagi latar belakang saya
sebelumnya masih minim tentang dunia olahraga dan pemuda. Tapi seberat
apapun tugas itu, bagi saya itu adalah amanah dari negara.
Ada tiga tugas dari Presiden dan menjadi amanah yang harus diselesaikan
oleh Menpora baru. Tugas pertama, melakukan konsolidasi ke dalam jajaran
Kemenpora. Kedua, Menpora baru diminta melanjutkan pekerjaan Menpora
yang lama, terutama peningkatan prestasi di tingkat nasional maupun
internasional seperti Sea Games di Myanmar nanti. Dan ketiga, sebagai
Menpora saya diminta menyelesaikan dualisme kepengurusan PSSI yang sudah
berlangsung selama beberapa tahun ini, karena sepakbola adalah olahraga
populer yang sangat diminati oleh mayoritas bangsa Indonesia.
Setelah resmi dilantik, segera saya melangkah untuk bekerja. Langkah
untuk menyelesaikan persoalan atau tugas tersebut harus saya lakukan
dengan cermat, taat asas dan terukur. Untuk memuluskan langkah tersebut
saya harus terjun langsung ke pokok permasalahan yang terjadi. Dan saya
harus melakukannya dengan hati-hati agar hasilnya nanti tidak membuat
siapapun menjadi sakit hati.
Terus terang, untuk menyelesaikan masalah konflik dualisme PSSI ini
dibutuhkan waktu dan kerja ekstra keras. Desakan dan serangan dari
berbagai pihak, baik di dunia nyata dan dunia maya saya rasakan cukup
besar. Mereka rata-rata tidak ada yang bisa dibenarkan 100 persen, dan
tidak ada yang bisa disalahkan 100 persen. Dalam masalah ini saya memang
harus bersikap tegas, dengan melihat bagaimana reaksi dari masyarakat.
Melihat itu, reaksi minimal yang akan saya ambil.
Kenapa saya katakan antara PSSI dan KPSI ini tidak ada yang benar 100
persen? Karena yang satu merasa betul dari sisi aturan, yang satu lagi
merasa betul dari sisi fakta. Oleh karena itu dalam mengambil langkah
saya akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya masukan, baik itu dari hulunya
langsung seperti bertemu dengan Nirwan D Bakrie dan Arifin Panigoro.
Bertemu dengan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein dan juga bertemu
Ketua KPSI La Nyala Mattaliti. Bahkan saya juga tidak sungkan untuk
meminta masukan dari teman-teman media yang selama ini, menurut saya,
paham pada masalah ini. Saya mencari masukan dari banyak pihak, sehingga
nantinya pemerintah bisa mengambil keputusan tepat dan terukur, meski
ujungnya tegas.
Tetapi persoalan ternyata tidak hanya terjadi di sepakbola, melainkan
juga pada cabang olahraga lain. Di cabor tenis misalnya, ternyata ada
masalah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pelatih terhadap
atletnya. Di tinju, beberapa petinju amatir meninggal dunia ketika
sedang bertanding, dan berbagai macam persoalan lainnya.
Persoalan-persoalan tersebut akan saya selesaikan tidak langsung dengan
cara hantam kromo, namun dengan cara satu per satu. Misalnya mengenai
masalah tenis dan tinju, untuk menyelesaikan persoalan tersebut saya
langsung menugaskan Deputi terkait untuk berkordinasi dengan Pengurus
Besar (PB) cabang olahraga yang membawahi, untuk memastikan apakah
memang telah terjadi kesalahan.
Di tinju misalnya, apakah seorang petinju profesional harus melewati
jenjang amatir terlebih dahulu sebelum bertanding. Sedangkan untuk
masalah tenis, saya masih ingin tahu lebih dalam apakah korban pelecehan
seksual tersebut berani membuka kasus seperti empat korban yang
sebelumnya sudah melapor. Masih banyak persoalan di olahraga, dan saya
dengan dukungan dari para staf, media, dan masyarakat luas, berharap
dapat menyelesaikannya satu demi satu.
Selain menyelesaikan persoalan olahraga, Kemenpora juga menginginkan
adanya revitalisasi dalam bidang Kepramukaan dan Kepemudaan. Saya ingin
Pramuka menjadi modern agar memiliki daya tarik bagi anak-anak mulai
dari SD, SMP hingga SMA. Mereka tidak hanya memakai seragam Pramuka
sebagai simbol semata, tetapi juga memiliki berbagai kegiatan yang
memang mereka senangi, termasuk IT.
Begitu juga dengan kepemudaan. Masalah pemuda bagi saya cukup penting,
karena pemuda adalah garda depan suatu bangsa. Salah satu langkah
kongkrit saya di bidang pemuda adalah masalah narkoba. Ketika mendengar
artis dan presenter RA terlibat penggunaan narkoba, waktu itu saya
langsung datang ke BNN untuk berbicara sekaligus mencari solusi agar
program pemuda anti narkoba bisa dijalankan dengan baik.
Kemenpora segera bersinergi BNN untuk merancang kegiatan anti narkoba.
Dan alhamdulilah, bersama BNN, OKP-OKP dan mahasiswa, pada hari Sabtu
(9/2) di kantor Kemenpora kita mengeluarkan Deklarasi Anti Narkoba
yang mengambil tema "Perangi Narkoba, Raih Prestasi." Pada acara
deklarasi ini saya berencana akan menurunkan bendera raksasa berukuran
13 X 20 meter anti narkoba dari lantai 10 kantor Kemenpora.
Dari semua hal di atas, kuncinya adalah pemerintah tidak boleh diam
terhadap suatu kasus, tapi juga tidak boleh terlalu reaktif terhadap
masalah. Selaku orang baru yang minim pengalaman dan dihadapkan dengan
segudang permasalahan, saya memaklumi jika kemudian reaksi atau komentar
yang muncul sangat besar. Bagi saya tidak masalah, karena reaksi yang
luar biasa besar itu menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap
kasus-kasus ini, dan saya berterima kasih terhadap semua reaksi itu.
Semua saya jadikan masukan, dari situ saya akan melangkah ke depan.
(*)
Jakarta 6 Februari 2013
* Roy Suryo
